Kader Muda Diunggulkan

BOGOR - Konstelasi politik di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor jelang musyawarah daerah (musda) yang rencananya dihelat awal November mendatang, mulai bergolak. Seperti dikabarkan sebelumnya, sembilan nama akan bersaing menduduki kursi ketua DPD PKS. Yakni, Yocie Gusman, Karnain Asyhar, Ahmadi Sukarno, Kaliman Iman Sasmita, Abuzar, Najamuddin, Dadang Ruchiyana, Dedy Mulyadi dan Dodi Hikmawan.

Dari sembilan nama itu, tiga kader muda disebut-sebut berpeluang besar menduduki kursi nomor satu di PKS. Ketiganya adalah Dadang Ruchiyana, Najamuddin dan Karnain Asyhar. Saat ini, Dadang menjabat Ketua Fraksi PKS di DPRD Kota Bogor, Najamuddin menduduki Ketua Komisi D sedangkan Karnain menjabat Sekretaris Umum DPD PKS Kota Bogor.

Dadang yang dihubungi Radar Bogor menjelaskan, meski pemilu raya (pemira) internal PKS telah menjaring sembilan nama itu, namun hasilnya belum diketahui.

“Kesembilan nama itu masih rahasia, jadi nama-nama tadi belum pasti. Hanya DPW dan DPP yang tahu, karena semua kader inti dan para pengurus masuk dalam bursa pencalonan,” kata Dadang, kemarin.

Ketika ditanya kesiapannya bila dirinya terpilih menjadi ketua DPD PKS Kota Bogor, Dadang enggan berkomentar. Menurut dia, semuanya memiliki peluang. Namun, ia lebih menjagokan pengurus lama, seperti Yocie dan Karnain. Keduanya dianggap masih layak memimpin PKS ke depan.

“Saya secara pribadi sudah cukup, yang berpengalaman saja kalau masih bisa dilanjutkan, ya lanjutkan kepemimpinan sekarang. Bagi kita, tak ada yang ingin diberikan beban. Tapi, bila sudah diamanahkan, mau bagaimana lagi,” katanya. Pengurus lama, terangnya, berpeluang melanjutkan kepemimpinan PKS Kota Bogor.

Karena mereka yang sudah berhasil membawa dan mengantarkan gubernur, wakil walikota Bogor dan PKS, tetap menjadi dua terbesar di Kota Bogor.

“Karena itu, bagi saya sendiri, di PKS tak ada ambisi. Semuanya adalah amanah dan dari mekanisme syuro. Siapa pun yang masuk nanti akan mendapat dukungan,” terangnya. Dadang menambahkan, tak ada pemilihan lagi pada musda mendatang. Yang ada hanya pengesahan DPW dan DPP, karena pemilihannya sudah dilaksanakan dalam pemilu umum internal.

“Kita ini indah. Kami di PKS bangga dengan mekanisme yang kami pilih. Dengan format ini, kami sudah dididik dengan demokrasi, mekanisme syuro yang kami kedepankan. Itulah ciri khas PKS sebagai partai dakwah,” pungkasnya. (sal)

Sumber: http://radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=62308

PKS Ajukan Sembilan Calon

BOGOR - Sembilan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor siap bertarung memperebutkan kursi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Bogor. Kesembilan nama tersebut yakni Yocie Gusman, Karnain Asyhar, Ahmadi Sukarno, Kaliman Iman Sasmita, Abuzar, Najamuddin, Dadang Ruchiyana, Dedy Mulyadi dan Dodi Hikmawan.

Nama-nama itu merupakan hasil Pemilu Raya (Pemira) PKS Agustus lalu. Saat ini, Yocie masih menjabat ketua DPD PKS, Karnain menjabat sekretaris umum, Ahmadi menjabat ketua DSD, Kaliman menjabat ketua MPD, Najamuddin menjabat ketua Komisi D DPRD dan Dadang menjabat Ketua Fraksi PKS.

Kesembilan nama-nama tersebut merupakan kader terbaik PKS yang dianggap pantas dan layak menduduki kursi nomor satu di DPD PKS Kota Bogor.

Sekretaris Fraksi PKS Muaz HD mengatakan, Pemira diikuti 900 kader. “Sembilan calon ketua DPD yang mendapatkan suara terbanyak diajukan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat,” ujar Muaz.

Lulusan pascasarjana Jerman itu menambahkan, ketua DPD PKS akan dipilih setelah Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKS Jawa Barat selesai. “Kemungkinan Musyawarah Daerah (Musda) DPD PKS Kota Bogor dilaksanakan November,” tambahnya. Disinggung soal kurangnya anggota dewan dari PKS yang masuk dalam bursa calon ketua DPD, Muaz mengatakan, PKS lebih menjagokan kader yang berada di luar pemerintahan dan DPRD untuk menjadi ketua DPD.

“Kita lebih prioritaskan kader di luar DPRD,” tambahnya. Hal senada dikatakan kader PKS lainnya, Jajat Sudrajat. Wakil Ketua DPRD Kota Bogor itu mengatakan, PKS lebih mengutamakan kader yang tidak duduk di dewan maupun di pemerintahan untuk menjadi ketua DPD. “Anggota dewan juga sah-sah saja menjadi ketua, tapi PKS lebih mengutamakan kader berada di luar DPRD dan pemerintahan,” tandas Jajat. (rid)

Sumber: http://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=62227