Muskerwil PKS Digelar di Indramayu

INDRAMAYU -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ir H Tiffatul Sembiring, menegaskan komitmen partainya untuk mengusung calon pemimpin yang berusia di bawah 50 tahun (balita) pada 2009 mendatang. Dengan kepemimpinan muda, dia yakin, berbagai perubahan bangsa dapat terwujud.

''Kepemimpinan nasional sekarang dipenuhi oleh (generasi) tua yang terlalu lambat mengambil keputusan,'' ujar Tiffatul, dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PKS DPW Jabar, di Kabupaten Indramayu, Jumat (29/8).Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Majelis Syuro PKS, KH Hilmi Aminudin; Ketua DPW PKS Jabar, Taufik Ridho; Kordapil VIII PKS Jabar, Anwar Yasin; dan Ketua DPD PKS Indramayu, Ruswa.

Selain itu, kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari hingga 30 Agustus 2009 itu juga dihadiri 400 orang perwakilan dari DPD PKS se-Jabar, ratusan kader PKS, serta tokoh lintas parpol, ormas, dan OKP. Dalam kesempatan itu, Tiffatul juga mengaku punya 10 agenda nasional terkait dengan kepemimpinan nasional, KKN, reformasi birokrasi, dan sebagainya.

Ketika disinggung mengenai capres dan cawapres yang akan diusung PKS, Tiffatul mengungkapkan, hal itu akan diputuskan oleh Majelis Syuro yang beranggotakan 99 orang dari 33 provinsi. Untuk mengambil keputusan soal capres dan cawapres, kata dia, lembaga tertinggi PKS itu akan mendasarkannya pada survei, dan masukan dari para kader serta masyarakat.

Tiffatul menambahkan, jika perolehan suara PKS mencapai 20 persen, maka pihaknya akan mengusung kader internal, baik untuk menduduki kursi presiden ataupun wakil presiden. Namun jika perolehan suaranya kurang dari 20 persen, maka pihaknya akan mempertimbangkan calon dari eksternal.

Selain itu, lanjut Tiffatul, untuk membentuk pemerintahan yang kuat di parlemen, memang dibutuhkan kombinasi. Dia menerangkan, kombinasi itu bisa berupa gabungan nasionalis-Islam, sipil-militer, Jawa-luar Jawa, dan sebagainya. ''Kita juga minimal harus menguasai 40 persen dari 550 kursi di parlemen,'' tutur dia menegaskan. (Sumber: Republika, 29/82008 www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/6392)

Perbaikan Draf Raperda Pendidikan Belum Tuntas

BOGOR - Penyempurnaan draf rancangan peraturan daerah (raperda) Pendidikan yang diserahkan DPRD kepada pemkot untuk disempurnakan, rupanya belum tuntas. Bahkan, raperda tersebut baru satu kali dibahas. Hal itu diakui salah satu tim perumus Raperda Pendidikan, Fri Suhara. “Raperda Pendidikan sampai saat ini belum selesai diperbaiki sebab baru satu kali dibahas,” ujar Fri.

Anggota Dewan Pendidikan Kota Bogor tersebut menambahkan, draf yang diserahkan DPRD ke tim perumus masih banyak yang perlu diperbaiki. Makanya, sebelum dibahas lebih lanjut, kita serahkan dulu ke bagian hukum untuk diperbaiki landasan hukumnya.

Hanya saja, sampai saat ini belum ada kabar dari bagian hukum apakah draf out sudah diperbaiki atau belum. “Kita masih menunggu kapan draf Raperda Pendidikan itu dibahas lagi,” tambah Fri.

Ketua Komite SMAN 7 tersebut sependapat dengan pandangan Direktur Lanskip, Abdul Rachmat Saleh agar Raperda Pendidikan diparipurnakan dan ditetapkan sebagai Perda sebelum masa jabatan Walikota Bogor, Diani Budiarto berakhir atau sebelum pemilu legislatif 2009 dilaksanakan .

Karena itu, Fri berjanji untuk segera mengkoordinasikannya dengan tim perumus agar pembahasan Raperda Pendidikan dipercepat. “Kita sudah komitmen untuk segera menyerahkan kembali draf Raperda Pendidikan ke DPRD paling lambat pertengahan September,” tuturnya.

Dalam waktu dekat, kata dosen FE dan FH Unpak dan FEM IPB itu, pihaknya segera membahas Raperda Pendidikan secara maraton. “Pembahasannya akan dilaksanakan secara maraton inimal empat kali sebelum diserahkan ke DPRD,” tambah Fri. (Radar Bogor, 28/8/2008; http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=MTcxNDg=&click=MTY=)

Perempuan Digembleng Politik

JUANDA - Pemerintah Kota Bogor bekerjasama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menyelenggarakan kegiatan pembekalan perempuan dibidang politik di Ruang Rapat 3 Balaikota, kemarin. Hal ini berkaitan dengan sosialisasi Undang-Undang Pemilu No 10 Tahun 2008 tentang pemilu dalam pemberdayaan politik perempuan.

Pembekalan perempuan dibidang politik ini diikuti 100 peserta. Terdiri dari anggota KPPI Kota Bogor, unsur partai politik, KNPI, serta unsur organisasi wanita.

Asisten Sosek Bambang Hermanto berharap dari hasil peningkatan kesejahteraan ini, maka kaum perempuan di Kota Bogor khususnya dapat lebih memahami hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kehidupan berpolitik. Tentunya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Undang-undang No.10 Tahun 2008 tentang pemilu.

Ia mengatakan dalam UUU No 10 tahun 2008 tentang pemilu diantaranya tercantum perihal kuota 30 persen bagi kaum perempuan dilembaga legislatif. Artinya undang-undang tersebut mendorong agar komposisi jumlah kaum perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat Provinsi maupun DPRD Tingkat Kota dan Kabupaten bisa semakin berimbang dengan kaum pria.

Hasil pemilu pada tahun 2004 di Kota Bogor menggambarkan masih rendahnya keberadaan perempuan. Dari 45 anggota DPRD Kota Bogor hasil pemilu 2004, wakil rakyat wanita hanya lima orang atau sama dengan 11,11 persen dari total anggota dewan. Jumlah tersebut tentu masih jauh dari kuota jumlah kaum perempuan di lembaga legislatif.

Ketua KPPI Kota Bogor Ana Ariana Edi Suryaman berharap acara ini membawa pencerahan dan manfaat bagi kaum perempuan dalam upaya membangkitkan semangat juang dibidang politik. Sehingga perempuan dapat duduk sejajar dengan kaum pria untuk berperan aktif membangun Kota Bogor.

Ada dua agenda besar bagi KPU dan parpol. Yakni verifikasi bakal calon angota DPRD Kota Bogor, penetapan, pengumuman calon walikota dan wakil walikota, dan juga penentuan nomor urut dalam rangka pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Bogor periode mendatang. (Sumber Radar Bogor 27/8/2008, http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=MTcwOTA=&click=Mw==)

Harga Elpiji Naik, Barang Langka

Gas elpiji kemasan 12 kilogram (kg) dan 50 kilogram mengalami kelangkaan kemarin (25/8) bersamaan dengan berlakunya kenaikan harga untuk komoditas tersebut.

PT Pertamina menetapkan harga jual elpiji 12 kg sebesar Rp69 ribu, naik dari harga semula Rp63 ribu per tabung. Elpiji 50 kg naik dari Rp349 ribu menjadi Rp365 ribu. Harga elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah, tetap Rp13 ribu per tabung.

Selain barang langka, harga elpiji di pasaran melampaui ketetapan Pertamina. Misalnya elpiji 12 kg di sejumlah tempat di Jakarta mencapai Rp80 ribu.

Fatkia, akunting PT Satria Bakti Pertiwi selaku distributor elpiji wilayah Rawasari, Jakarta Timur, mengatakan kelangkaan elpiji membuat dia kewalahan melayani agen. "Produsen membatasi pasokan ke distributor. Biasanya dalam sehari bisa dua kali pesan, sekarang tidak bisa lagi," ujar Fatkia ketika ditemui Jurnal Nasional, Senin (25/8).

Fatkia mengatakan PT Satria Bakti Pertiwi biasanya mendapatkan elpiji dari Pertamina, PT Nur Alam, dan PT Suryandra Nusa Bhakti. Satu produsen membatasi pasokan elpiji 50 kg sebanyak 10 tabung, 12 kg sebanyak 110 tabung, dan 3 kg sebanyak 500 tabung.

"Kami terpaksa membatasi pasokan ke agen dengan cara bergulir dengan agen yang lain. Permintaan yang terlalu banyak dari konsumen tidak dapat dilayani oleh distributor karena stok kurang, " katanya.

Merry, agen elpiji di Pasar Manggarai, Jakarta Selatan, mengatakan harus sikut menyikut untuk mendapatkan elpiji dari distributor. "Kami jadi bersaing untuk mendapatkan barang. Stok untuk elpiji tabung besar sampai saat ini masih kosong. Yang banyak hanya tabung kecil. Sulit untuk mendapatkan yang besar."

Semenjak kenaikan harga, Merry menjual elpiji untuk tabung 12 kg seharga Rp80 ribu, sedangkan tabung 3 kg seharga Rp15 ribu.

Kelangkaan juga terjadi di Tangerang. Menurut Haji Ibrahim, pengusaha rumah makan di Tangerang yang ditemui Senin (25/8), seminggu ia membutuhkan 70 tabung gas elpiji ukuran 12 kg. Namun karena langka, dari agen ia mendapatkan 20 tabung saja.

Di Depok, Jawa Barat, elpiji susah ditemukan. Penyalur gas Andi di Kecamatan Beji, menyatakan sejak kenaikan harga gas elpiji mencuat, dirinya belum menerima pasokan dari agen gas di Cilandak.

Kejadian tersebut sudah berlangsung empat hari. "Saat saya menelepon agen, mereka bilang belum ada kiriman dari Pertamina," kata Andi, Senin (25/8). Padahal, biasanya tokonya selalu mendapat pasokan dua hari sekali.

Dia mengakui, permintaan elpiji meningkat belakangan ini. Andi menyetok 100 tabung gas 3 kg dan 12 tabung ukuran 12 kg, namun permintaan gas 3 kg kini mencapai 200 tabung.

Di Yogyakarta, elpiji 3 kg juga mengalami lonjakan permintaan. "Banyak permintaan sejak ada isu kenaikan, bahkan rata-rata bisa menjual 20 tabung dalam satu minggu," kata Irwanto, pedagang di Glagahsari, Yogyakarta.

Siswanto, Wakil Ketua Hiswana Migas Yogyakarta, menyatakan untuk pengawasan elpiji isi 3 kg, pemerintah daerah perlu menetapkan aturan untuk pengendalian harga. Salah satunya dengan menerbitkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) seperti minyak tanah.

Menanggapi kelangkaan elpiji, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan pemerintah harus memperbaiki mekanisme distribusi elpiji. "Jangan sampai terjadi migrasi dari konsumen yang memakai elpiji kemasan 12 kg pindah ke kemasan 3 kg," ujarnya. Ia mengatakan subsidi harus diamankan dari konsumen rumah tangga yang tergolong kaya.

Pertamina memandang kelangkaan ini sebagai reaksi sesaat. "Semua akan kembali normal dalam waktu tiga atau empat hari lagi," kata juru bicara Pertamina, Wisnuntoro. Stok Pertamina cukup untuk 17 hari sesuai kebutuhan normal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah tidak mengatur harga elpiji 12 kg. "Elpiji 12 kg tidak mendapat subsidi pemerintah, jadi diatur mereka sendiri," katanya di Jakarta, Senin (25/8).

Jenis bahan bakar yang mendapat subsidi hanyalah premium, minyak tanah, solar dan elpiji 3 kg. Harga Elpiji juga masih di bawah harga keekonomian. Akibatnya Pertamina merugi sekitar Rp6,5 triliun per tahun dari bisnis elpiji. (Sumber Jurnal Nasional 26/8/2008 http://www.jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Halaman%20Muka&rbrk=&id=62831&detail=Halaman%20Muka)

Lima Pasangan Resmi Jadi Calon

BOGOR - KPU Kota Bogor menetapkan lima pasangan bakal calon (balon) walikota dan wakil walikota Bogor menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Bogor, 25 Oktober mendatang.

Itu setelah rapat pleno KPU pada Minggu (24/8) di kantor KPU, Jalan Siliwangi No. 66 sekitar pukul 10:00 WIB.

Pasangan ini berdasarkan surat keputusan KPU Kota Bogor nomor 60/2008, 24 Agustus 2008.
Sedangkan kelima pasangan calon walikota dan wakil walikota Bogor itu masing-masing adalah Diani Budiarto-Achmad Ru’yat, Dody Rosadi-Erik Irawan Suganda, Syafei Bratasendjaja-Akik Darul Tahkik, Imam Santoso-Achmad Chusaeri dan Iis Supriatini-Ahani.

Diani Budiarto-Achmad Ru’yat merupakan calon yang diusung koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, PDIP, Partai Patriot, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Serikat Indonesia (PSI), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) dan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK).

Akumulasi suara ini mencapai 58,43 persen atau 269.298 suara sah hasil Pemilu 2004.

Pasangan Dody Rosadi-Erik Irawan Suganda diusung lima parpol, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Pelopor. Dengan akumulasi suara 19,38 persen atau 89.332 suara sah pada Pemilu 2004.

Selanjutnya, Iis Supriatini-Ahani, diusung empat parpol, yakni Partai Demokrat, Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), dengan akumulasi suara 16,85 persen atau 77.682 suara sah pada Pemilu 2004.

Sementara dari jalur perseorangan, pasangan Syafei Bratasendjaja-Akik Darul Tahkik, memperoleh dukungan sah sebanyak 38.326 pendukung, sedangkan pasangan Imam Santoso alias Ki Gendeng Pamungkas (KGP)-Achmad Chusaeri, memperoleh dukungan sah 41.932 pendukung.

”Kami resmi menetapkan lima pasangan ini sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bogor 25 Oktober mendatang,” ujar Ketua KPU Kota Bogor, Radjab Tampubolon, kepada Radar Bogor, usai Pleno KPU, Minggu (24/8) siang.

Radjab mengaku, segera mengumumkan dan menyampaikan hasil penetapannya itu kepada masing-masing pasangan calon. ”Kami langsung sampaikan kepada masing-masing calon, besok (hari ini.red) baru pengumumannya,” tutur Radjab.

Menurutnya, kelima pasangan tersebut sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan.

"Semua persyaratan sudah mereka penuhi, mulai dari administrasi hingga pemeriksaan kesehatan. Hasilnya memenuhi syarat, sehingga kita tetapkan kelimanya sebagai pasangan calon peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bogor Oktober nanti," terang Radjab. (Sumber : Radar Bogor, 25/10/2008, http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=MTY5ODc=&click=NjA=)

Penganggur Terdidik 4,5 Juta

Jakarta, Kompas - Sebanyak 4.516.100 dari 9.427.600 orang yang masuk kategori pengangguran terbuka Februari 2008 adalah lulusan SMA, SMK, program diploma, dan universitas. Rendahnya daya adaptasi lulusan sekolah formal memenuhi tuntutan pasar kerja kian menjadi persoalan mengatasi pengangguran.

Ironisnya, kondisi ini berlangsung saat perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan tertinggi selama 10 tahun terakhir, yakni 6,3 persen. Pemerintah harus lebih fokus pada peningkatan kompetensi dan keahlian angkatan kerja untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja baru.

Demikian salah satu poin yang mencuat dari laporan Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2008 Organisasi Buruh Internasional (ILO). Ekonom ILO Jakarta, Kee Beom Kim, Kamis (21/8) di Jakarta, mengatakan, sebanyak 50,3 persen penganggur tahun 2007 berpendidikan SMA dan lebih tinggi.

”Peningkatan kualitas pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk ke depan,” kata Kim.

Penganggur terdidik termasuk berusia muda, yakni 15-24 tahun, berjumlah 5.660.036 orang.

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja. Meskipun jumlah penganggur terdidik meningkat, secara umum jumlah penganggur terbuka menurun dari sebelumnya 10.011.100 orang.

Peningkatan kompetensi

Peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Sri Moertiningsih Adioetomo, mengatakan, pemerintah harus lebih fokus meningkatkan kompetensi dan keahlian para siswa SMA, sekolah menengah kejuruan (SMK), dan mahasiswa sejak mereka masih dididik.

”Pemerintah harus fokus pada pembinaan generasi muda yang bakal masuk ke pasar kerja sejak mereka masih sekolah. Mereka sangat berpotensi dan mampu menyerap berbagai hal yang bisa meningkatkan kompetensi dan keahliannya sesuai kebutuhan pasar kerja,” kata Moertiningsih.

Secara terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno mengatakan, upaya pengurangan harus dimulai dari hulu, yaitu pembenahan sistem pendidikan. Tanpa peningkatan kompetensi sejak awal, laju pengangguran sulit dibendung.

Integrasi kebijakan

Menurut Erman, Depnakertrans, Departemen Pendidikan Nasional, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia sejak 13 Februari 2007 bekerja sama menyinkronkan pemahaman kebutuhan pasar kerja dengan dunia pendidikan. Kerja sama ini mencakup tiga hal, yakni pemahaman hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, kebutuhan pasar kerja, serta pengenalan peraturan ketenagakerjaan.

”Minimnya kompetensi dan keahlian lulusan sekolah formal terlihat dalam bursa-bursa kerja yang semakin sering diselenggarakan sejak tahun 2006. Meskipun peminat setiap bursa membeludak, hampir 30 persen lowongan kerja yang tersedia tidak terisi karena pelamar tidak memenuhi kriteria pemberi kerja. Artinya, lapangan kerja tersedia, kompetensi peminat tak memenuhi persyaratan yang diminta,” kata Erman.

Depnakertrans juga telah menyelenggarakan program three in one, yakni pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, sejak tahun 2007. Sebanyak 162 balai latihan kerja direvitalisasi sejak 2006 guna meningkatkan kompetensi dan keahlian calon tenaga kerja.

Lapangan kerja

Deputi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bidang Neraca dan Analisis Statistik Slamet Sutomo mengingatkan, persoalan krusial dalam kemelut pengangguran adalah melemahnya kemampuan pertumbuhan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja formal. ”Tahun 2008, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menambah 702.000 tenaga kerja. Tetapi, ada tren semakin besar yang masuk ke sektor informal. Padahal, yang dibutuhkan adalah penyerapan tenaga kerja pada sektor formal,” ujar Slamet.

BPS mengidentifikasi sekitar 70 persen pekerja berada di sektor informal. ”Jika asumsi itu dipakai pula pada penambahan tenaga kerja baru, artinya dari 702.000 tenaga kerja baru yang bertambah setiap 1 persen pertumbuhan, hanya sekitar 210.000 tenaga kerja yang masuk ke sektor formal,” katanya.

Sektor formal yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri pengolahan, sementara pekerjaan informal terutama disediakan oleh sektor pertanian, perdagangan, dan pengangkutan.

Menurut Slamet, hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi makin bertumpu pada sektor jasa. Padahal, sektor jasa, seperti komunikasi dan keuangan, kurang menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang paling banyak menyerap tenaga kerja makin lemah. (Kompas, 22/08/2008)

RELA MENINGGALKAN KURSI UNTUK ORANG LAIN

Dalam sesak padat penumpang dan panas gerbong KRL Ekonomi Bogor-Jakarta, terhembus kesejukan budi baik sesosok pemuda tak berkumis dan berjenggot tipis. Dengan setelan baju kontornya yang sederhana, ia bergegas berdiri dari bangku yang ia duduki sejak di Stasiun Bogor, begitu melihut ibu tua yang melangkah agak menyeret kakinya menaiki gerbong ke-2 di Stasiun Cilebut. Dengan lembut dan sopan, pemuda yang berwajah bersih bersinar itu mempersilahkan wanita bercucu itu duduk di bangku yang ia tinggalkan. "Terima kasih, Nak" Sambut Nenek itu sambil tersenyum.

Cuplikan fragmen singkat di atas mengguratkan pesan moral yang sangat mendasar bagi kehidupan kita di luar gerbong kereta ekonomi. Pertama, Kerelaan untuk meninggalkan kenikmatan posisi yang dimilikinya karena melihat ada sosok lain yang lebih tepat dan berhak untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Kenyataan saat ini, susah mendapatkan orang-orang yang sudah menduduki jabatan 'basah' kemudian rela meninggalkannya untuk orang lain. Malah, jabatan-jabatan tersebut cenderung untuk dipertahankan dan orang yang dianggap akan mengganggu dan menggeser posisinya akan dimusuhi. Kedua, langkanya sikap mental pemuda budiman di atas tentunya tidak lahir tiba-tiba. Pemuda semacam ini lahir dari ketekunan proses pembinaan kepribadian yang kontinu dan matang. Tumbuhnya pemuda seperti ini harus diupayakan terus menerus. Jumlahnya harus dilipat gandakan, sehingga hembusan hawa sejuk tidak hanya muncul ditengah gerbong kereta yang panas. Tetapi, dalam kehidupan di luar gerbong yang 'keras dan panas' juga akan menghembus 'angin mamiri' yang menyebar ke seluruh penjuru negeri. Semoga... Amin.

Karnain Asyhar, Bogor-Cawang