Memilih Calon Menteri

Oleh: DR HM Gamari, MPS
Anggota FPKS DPR RI

Memilih dan mengangkat pejabatpejabat dalam pemerintahan, terutama memilih calon-calon menteri merupakan pekerjaan yang sangat urgen bagi pemimpin (presiden dan wakil presiden) ataupun rakyat biasa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki hak prerogratif, memilih dan mengangkat menteri untuk duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.

Sungguh pun demikian, melalui tulisan ini Saya sebagai wakil rakyat biasa terpanggil untuk merenungkan apa yang difirmankan Allah SWT dalam Alquran tentang ayat kepemimpinan dan sunah Rasulullah Saw (al-hadis). Dalam ayat tentang kepemimpinan, Allah berfirman, ''Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu), apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri dari golonganmu. Kemudian, jika kamu berselisih dalam masalah sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.'' QS Annisa: 58-59).

Menurut jumhur ulama, ayat pertama di atas diturunkan untuk para waliyyul amr (pemimpin pemerintahan). Waliyyul amr ini selanjutnya memberi amanat kepada ahlinya (yang mampu mengembannya), dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaklah secara adil. Sedangkan ayat kedua, ditujukan untuk rakyat, yaitu agar mereka 'taat' kepada ulil amri yang menjadi pemimpin mereka dalam hal pembagian (hal waris dan sejenisnya), hukum, peperangan, dan lain sebagainya.

Mengenai taat kepada ulil amri, perlu dijelaskan bahwa kewajiban menaati ulil amri tersebut menjadi gugur (tidak berlaku) manakala ulil amri memerintahkan rakyatnya, berbuat maksiat kepada Allah SWT. Walaupun demikian, ulil amri masih punya hak untuk dipatuhi sepanjang perintah pimpinan tidak bertentangan dengan perintah Allah azza wa jalla, karena kepatuhan tersebut merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT, ''Dan tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.'' (QS Almaidah: 2).

Kewajiban pemimpin (presiden) untuk melakukan amanat dan memilih para pejabat pemerintah (menteri-menteri), sekaligus perintah untuk menetapkan hukum secara adil, merupakan sebuah kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ibnu Taimiyah menggunakan metodologi pemilihan dan pengangkatan sebagai berikut.

Pertama, mengangkat yang ashlah (paling layak dan sesuai). Menurut riwayat, pada saat Rasulullah SAW menaklukkan Kota Makkah dan menerima kunci Ka'bah dari Bani Syaibah, kunci tersebut hendak diminta oleh Abbas bin Abdil Mutholib agar dia memegang dua tugas sekaligus, yaitu memberi minum jamaah haji serta menjadi pelayan Ka'bah. Kemudian, turunlah surat Annisa: 58-59 yang memberitahukan agar Rasulullah SAW tetap mempercayakan kunci itu kepada Bani Syaibah.

Kisah tersebut mengindikasikan adanya suatu kewajiban dari waliyyul amri (presiden) untuk mengangkat orang (calon menteri), yang paling kompeten dan layak menempati jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Rasulullah SAW bersabda, ''Barang siapa yang mengangkat seseorang untuk mengurusi suatu perkara kaum Muslimin, lalu mengangkat orang tersebut, sementara ia mendapatkan orang yang lebih layak dan sesuai daripada orang-orang yang diangkatnya maka ia telah berkhianat kepada Allah dan rasul-Nya.''

Hadis tersebut memberi petunjuk bahwa kebijakan yang harus diambil oleh waliyyul amri (pemimpin pemerintahan/ presiden) dalam memilih dan mengangkat para pejabatnya (calon-calon menteri), mutlak harus dilakukan melalui proses seleksi seketat mungkin.

Di samping itu, ada pesan di balik hadis tersebut, hendaknya jangan sekali-kali menyerahkan jabatan kepada orang yang meminta jabatan. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdul Rahman bin Sumarah, ''Wahai Abdul Rahman, janganlah kamu sekali-kali meminta jabatan, jika kamu memegang jabatan itu tanpa kamu minta, kamu akan diberi pertolongan untuk melaksanakannya. Namun, jika jabatan itu diberikan kepadamu karena kamu minta, dirimu akan terbebani karenanya.''

Kedua, memilih yang terbaik kemudian yang di bawahnya. Memilih dan mengangkat pejabat pemerintahan yang benar-benar mumpuni (memenuhi semua kriteria), tidaklah mudah dan bahkan tidak ada. Apabila tidak ditemukan profil/figur tanpa cela, harus diseleksi lagi secara selektif dari sejumlah calon yang ada dan kemudian dipilihlah yang mempunyai kualitas terbaik/-tertinggi.

Dengan demikian, waliyyul amri telah melaksanakan amanat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pemimpin yang demikian inilah, menurut Ibnu Taimiyah, tergolong imam yang adil di sisi Allah meskipun dalam beberapa hal masih terdapat kekurangan yang tidak mungkin menghilangkannya.

Allah Swt berfirman, ''Bertakwalah kepada Allah kamu sekalian menurut kemampuan kalian.'' (QS At-Toghabun: 16).

''Allah tidak akan membebankan kepada jiwa, kecuali sesuai kemampuannya.'' (QS Albaqarah: 286).

Ketiga, mempunyai sifat quwwah (otoritas) dan amanat. Orang yang memiliki sifat quwwah sekaligus amanah sangatlah sedikit. Begitu juga, calon-calon menteri kabinet SBY. Bahkan, pada suatu ketika Umar Ibnu Khattab Ra berdoa, ''Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu karena kekuatan para pembuat dosa, dan ketidakberdayaan (kelemahan) orang yang dapat dipercaya.''

Prinsip mendasar untuk memilih pejabat-pejabat pemerintahan (menteri-menteri) adalah mengetahui yang paling sesuai dengan keahliannya (profesional), baik yang berasal dari partai politik maupun yang bukan berasal dari partai politik. Selain itu, hendaknya memiliki quwwah (otoritas) dan amanah (jujur dan dapat dipercaya). Sebagaimana firman Allah SWT, ''Kamu sesungguhnya orang yang paling baik untuk kami ambil (untuk bekerja pada kita) adalah orang yang kuat lagi dipercaya.''

Kita berdoa semoga Presiden SBY sebagai pemimpin bangsa, memperoleh hidayah dari Allah SWT dalam memilih dan mengangkat menteri, yang benar-benar mencurahkan segenap daya-upayanya guna memperbaiki kondisi spiritual dan sosial rakyatnya. Sebagaimana diriwayatkan, ''Sehari dari kehidupan pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadat selama 60 tahun.'' Semoga. (http://www.republika.co.id/koran/24/83224/Memilih_Calon_Menteri)

Buka Puasa Bersama di Masjid As-Sa'ad Bukit Kayumanis Bogor

BUKIT KAYUMANIS -- Bertempat di Masjid As-Sa'ad Jl Raflesia Perumahan Bukit Kayumanis Kota Bogor, pada Ahad, 6 September 2009 bertepatan dengan 16 Ramadhan 1430 H ratusan warga Bukit Kayumanis Kota Bogor menggelar acara Buka Puasa Bersama. Tampak bertambah akrab warga Perumahan Bukit Kayumanis yang hadir dalam acara tersebut.

"Tujuan acara buka puasa bersama warga di lingkungan Perumahan Bukit Kayumanis ini adalah untuk meningkatkan silaturahim diantara para warga, biar tambah akrab dan kompak dalam bermasyarakat" jelas Nursanto, Ketua Panitia penyelenggara kegiatan itu. Dia melanjutkan, "Di sisi lain, kegiatan syiar semacam ini juga untuk meningkatkan motivasi warga agar lebih bersemangan dalam melaksanakan kegiatan ibadah secara berjamaah di masjid".

Hadir dalam kegiatan ini Ust Muhijar sebagai penceramah. Ditengah peserta kegiatan ini tampak hadir juga Ketua RT 5 Bapak Darna, Ketua Majlis Ta'lim As'sa'ad Ibu Emil, pengurus RT 7 Bapak Edy Sopian dan Bapak Sumarno, Ketua DKM Masjid As-sa'ad Perumahan Bukit Kayumanis Ust Kemal Lukmansyah serta tokoh masyarakat lainnya.

Wisuda Magister Sains

DEPOK -- (29/8/2009) Di bawah siraman mentari pagi, senyum syukur dan bangga menyeringai dari wajah mungil Fathi Mubarok dan Syahidah Salsabila mengapit Sang Ayah yang segera akan mengikuti Wisuda Magister Sains di Balairung Kampus UI Depok.

Tersangka APBD Gate Nyicil Utang

KAPTEN MUSLIHAT - Sebagian tersangka APBD Gate mengembalikan dana tunjangan dewan ke kas daerah melalui pemotongan gaji. Anggota dewan biasa mengembalikan Rp153 juta dan pimpinan Rp183 juta. Hampir semua tersangka yang masih aktif di DPRD telah mengembalikan tunjangan ke kas daerah. ''Tunjangan itu dicicil melalui pemotongan gaji setiap bulan,'' kata Sekdakot Bambang Gunawan, kemarin.

Tunjangan yang diterima tersangka ini dikategorikan sebagai pinjaman alias utang yang harus dikembalikan ke negara. Pengembalian ini paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan berakhir. Dasarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menyebutkan, anggota dewan harus mengembalikan tunjangan komunikasi paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan habis.

Menurut Bambang Gunawan sebagian anggota dewan telah mengembalikan tunjangan. Namun, masih ada yang belum. ''Sudah ada sebagian yang mengembalikannya,'' ujar Bambang.

Saat ditanya apakah pengembalian utang merupakan kebijakan pemkot, Bambang menegaskan hal ini bukan kebijakan pemkot. ''Aturannya kan ada. Selain itu, Kejari juga mengimbau para tersangka agar mengembalikan uang. Jadi, sepantasnyalah para tersangka mengembalikan uang tersebut,'' jelasnya.

Pejabat pemkot yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, semua tersangka yang masih aktif telah mengembalikan tunjangan. Itu sudah dilaporkan ke gubernur Jawa Barat.

Menurut dia, pengembalian tunjangan para tersangka ini dengan cara menyicil lewat pemotongan gaji per bulan. ''Semua anggota dewan yang masih aktif telah mengembalikan pinjaman. Jadi, utang tersangka sudah tidak ada,'' ujar pejabat pemkot bertugas di Sekretariat DPRD itu.

Menurut dia, utang anggota dewan harus lunas satu bulan sebelum masa jabatan habis. Artinya, anggota dewan harus bebas utang sebelum Agustus. Sebab, pelantikan anggota dewan baru pada Selasa (18/8). ''Itu sesuai peraturan yang mengatur tentang keuangan pimpinan dan anggota DPRD,'' tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, 25 anggota dewan telah mengembalikan tunjangan, sehingga uang negara yang dikembalikan telah mencapai Rp4 miliar. ''Pada perkara korupsi, upaya mengembalikan kerugian sangat penting. Kita sebagai penegak hukum harus menyelamatkan aset negara,'' ujar Kajari Bogor Andi Muhammad Taufik beberapa waktu lalu.

Andi mengimbau agar para tersangka mengembalikan duit ke negara. Pengembalian merupakan bukti tersangka sangat kooperatif, sehingga menjadi pertimbangan utama jaksa untuk tidak menahan para tersangka. Ini sesuai pasal 21 UU tentang Tindak Pidana Korupsi.(rid)

Sopir Ragukan Pemberlakuan Shift Angkot

TAJUR - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bogor terus menyosialisasikan pemberlakuan shift angkutan kota (angkot). Jika tidak ada halangan, shift angkot akan diberlakukan pada tahun ini. Kemarin, Dishubkominfo kembali mengundang para pengusaha angkot untuk menyosialisasikan pemberlakuan shift angkot di Bale Binarum.

Sosialisasi tersebut menghadirkan petugas kepolisian dari Polwil Bogor. Dalam sosialisasi itu, Dishubkominfo meminta pengusaha dan masyarakat mendukung program pemerintah memberlakukan shift angkot.

Kadishubkominfo Achmad Syarief mengimbau, masyarakat dapat mendukung program pemerintah tersebut untuk mengurangi kemacetan di Kota Bogor. Selain mengurangi kemacetan, pemberlakukan shift ini juga akan meningkatkan penghasilan sopir.

“Kami menargetkan tahun ini, shift angkot sudah diujicobakan. Sekarang, petugas Dishubkominfo terus menyosialisasikan program ini ke masyarakat,” ujarnya kepada Radar Bogor usai sosialisasi di Bale Binarum, kemarin.

Untuk tahap uji coba, kata Syarief, jumlah trayek akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jika memang memungkinkan, shift angkot diberlakukan serentak. “Tahap uji coba nanti disesuaikan kondisi di lapangan,” paparnya.

Sementara Ketua organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor Ishak AR mengatakan, sopir dan pengusaha mendukung program pemerintah tersebut. Namun, pengusaha angkot dan sopir khawatir adanya penambahan trayek.

“Sopir umumnya mendukung pemberlakuan shift angkot. Sebelumnya, mereka khawatir pemerintah menambah jumlah angkutan serta membuka trayek baru. Tapi, organda sudah menjamin tidak ada penambahan trayek,” ujarnya kepada Radar Bogor. (pin)

Sumber: http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=MzUwMjA=&click=NDY=

PKS Peduli: 'Fogging' di RW 12 Kayumanis

BOGOR -- Kepedulian PKS memang tidak diragukan. Masyarakat mersakan langsung, aksi peduli para kader PKS dalam menghadang wabah demam berdarah dengan 'fogging'. Beberapa waktu lalu 2 relawan PKS melakukan 'pengasapan' bersama Karnain asyhar, SP (Caleg PKS (8) No Urut 2, untuk DPRD Kota Bogor) di RT 4, 7, dan 8 RW 12 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanahsareal, Kota Bogor. "Kita datang kepada masyarakat dan memberikan secara nyata apa yang sedang mereka butuhkan. Inilah bukti kepedulian PKS" demikian Karnain menjeleaskan.

'Serangan Darat'

BOGOR -- Langkah menuju ke kantor (20/2), dimanfaatkan Karnain untuk mengagendakan 'serangan darat' dengan menempel stiker Ir H Untung Wahono (Caleg DPR RI dari PKS No Urut 1 Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) yang sepasang dengan Karnain Asyhar, SP (Caleg DPRD Kota Bogor dari PKS No Urut 2 Dapil Tanahsareal). Salah satu kaca jendela rumah warga menjadi sasaran tempelan stiker yang Karnain pasang. "Waktu kita terbatas, sehingga harus memanfaatkan 48 hari yang tersisa untuk terus menintensifkan 'serangan darat' di Dapil masing-masing" jelas Karnain sembari menempel stiker.

Karnain Silaturahimi RSI Bogor

BOGOR -- Pada kesempatan Idul Qurban 1429 H Karnain Asyhar, Ketua Pemuda PUI Kota Bogor yang juga Caleg DPRD Kota Bogor dari Partai Keadilan Sejahtera menjadi Imam dan Khotib Sholat 'Idul Qurban di Rumah Sakit Islam (RSI) Bogor. Setelah pelaksanaan shalat 'Id Karnain berkesempatan untuk berbincang dan berfoto bersama dr Djunaedi, SpPD, Waki Direktur RSI Bogor.

Karnain Asyhar Kunjungi Radar Bogor

BOGOR - Untuk membina kemitraan yang sinergis antara dengan media, Karnain Asyhar yang juga Sekretaris Umum DPD PKS Kota Bogor melakukan kunjungan ke Dapur Redaksi Harian Radar Bogor yang bermarkas di JL KH Abdullah bin Nuh Kota Bogor. Rombongan diterima oleh Pimred Radar Bogor, Aswan Achmad.

PKS Kukuhkan 720 PJ RW

PKS Kota Bogor kembali memperkuat kekokohan strukturnya demi menghadapi Pileg 2009. Ahad (1/2), PKS Kota Bogor menggelar acara Pengukuhan, Pembekalan, dan Konsolidasi PJ RW se-Kota Bogor. Acara yang diadakan di Gedung kemuning Gading ini dihadiri oleh 720 PJ RW yang didampingi oleh 68 ketua DPRa dan 60 caleg pusat, propinsi dan kota asal Partai Keadilan Sejahtera.

"PJ RW merupakan garda terdepan dalam proses sosialisasi dan komunikasi partai ke masyarakat. Dengan penguatan dan konsolidasi ini, PKS semakin siap dalam meraih target kemenangan 50% di Kota Bogor," ujar Yocie Gusman S.Pi, Ketua DPD PKS Kota Bogor.

Pengukuhan langsung dipimpin oleh Ketua DPD PKS Kota Bogor dengan pembacaan ikrar janji setia dan penyematan atribut. Seluruh PJ RW PKS berkomitmen untuk profesional dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya dengan tetap mengedepankan akhlak dan persatuan umat. Sedangkan pembekalan dilakukan dengan pemberian Achievement Motivation Training oleh Aris Ahmad Jaya, trainer dari ABCo.

"Konsolidasi ini akan terus dilakukan secara mandiri oleh seluruh DPC hingga menjelang Pileg 2009. Penguatan ruhiyah disertai pendistribusian logistik kampanye menjadi agenda rutin PJ RW dan seluruh kader PKS", ujar Djati Kusumo, penanggungjawab acara.

Menjelang dzuhur, acara ditutup dengan penampilan tim nasyid Tashiru dan pembagian doorprize. Seluruh PJ RW dibekali surat tugas dan berbagai jenis atribut yang dibutuhkan untuk menjalankan perannya (vanzed).

DPRa PKS Sukadamai Intensifkan 'Serangan Darat'

SUKADAMAI -- Rabu malam makin kelam. Selesai pengajian rutin bersama teman-teman di Sukadamai, Sudirman, S.Hut memimpin 'serangan darat'. Sekalipun hujan rintik membasahi Sukadami-Tanahsareal dan sekitarnya, tidak menyurutkan Tim Pemasangan atribut DPRa Sukadamai untuk tetap memasang atribut PKS. "Kita kan sudah sepakat pekan lalu, selesai pengajian kita langsung pasang bendera dan banner di RW 10. Jadi, kita tetap bergerak malam ini" jelas Sudirman, Ketua DPRa PKS Sukadamai.

Bersama Tim Pemasangan Atribut, tampak turun langsung Agus Supriadi (Sekretaris DPRa PKS Sukadamai), Arif Rahmanullah (Sekretaris DPC PKS Tanah Sareal), Iwan Karmawan (Wakil Bendahara DPC PKS Tanah Sarael), dan tak ketinggalan Karnain Asyhar, SP (Caleg No 2 PKS Dapil Tanahsareal DPRD Kota Bogor). "Sinergi dan kekompakan antara pengurus ranting, kecamatan, kader dan keterlibatan langsung Caleg dalam aksi di lapangan untuk pemenangan PKS pada Pemilu 2009 adalah konsekuensi yang harus di pikul bersama" tandas Karnain.

Qarnaina Bertekad Tekan KDRT

CIMAHPAR - Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak terkuak karena korban enggan melapor pada polisi, membuat beberapa aktivis perempuan bergabung dan mendirikan LSM yang peduli pada permasalahan perempuan dan anak, yaitu Qarnaina.

Qarnaina terdiri dari dua divisi, yakni divisi anak dan perempuan. Untuk divisi anak, Qarnaina membuka penitipan bayi dan balita, yang memiliki tenaga pengasuh sekaligus pendidik yang dibekali pelatihan khusus. Mereka mendidik anak dengan golden ages atau anak berusia antara satu sampai lima tahun saat pertumbuhan sel otaknya mengalami perkembangan paling pesat.

"Para aktivis perempuan dengan keahlian khusus seperti psikolog anak, dokter anak dan pendidik Islami serta ahli boga, kita satukan di Rumah Sahabat untuk memberikan perhatian pada anak-anak yang membutuhkan," ujar Ketua Qarnaina Wahyu Widati Shahrir saat acara pembukaan Rumah Sahabat Qarnaina di Cimahpar, kemarin.

Sementara untuk perempuan, Qarnaina membuka konsultasi khusus masalah keluarga, baik dari aspek hukum, psikologis, medis dan agama Islam. Bukan hanya masalah KDRT, tapi juga masalah perkawinan, waris, hak perlindungan anak dan trafficking.

"Kita berharap keberadaan Qarnaina bisa membantu menyelesaikan berbagai masalah masyarakat dan bisa meningkatkan pemberdayaan perempuan. Soalnya, di sini juga menjadi tempat para perempuan bertukar pikiran dan mengembangkan potensinya, sehingga angka KDRT akan berkurang karena wanita memiliki keberanian untuk menentukan sikap," tandasnya. (rit) http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=MjUwODg=&click=NQ==

Gigih dan Kerja Keras, Kunci Sukses

Setiap tantangan dan rintangan akan dapat dilalui dengan kegigihan, kerja keras, kesungguhan, dan totalitas pengorbanan.

Banyak Caleg Langgar Perda No 8 Tahun 2006

Bantarjati – Camat Bogor Utara Dody Ahdiat kewalahan menertibkan baliho partai politik (Parpol) dan gambar calon legislatif yang menempel di berbagai sudut wilayah Bogor Utara, terutama di pohon-pohon Jalan Raya Bangbarung. Di sepanjang jalan ini, ratusan gambar parpol dan caleg berjejer menempel di pohon palem dan pohon lainnya.

Padahal, kata Dody, sudah jelas dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum. Disebutkan dalam Pasal 6 hurup h, setiap orang dan atau badan dilarang menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalulintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, telepon umum dan pipa air, kecuali diizinkan walikota.

“Dalam penempelan gambar atau bendera sudah ada aturannya, tapi ini banyak dilanggar. Kita pun kewalahan menertibkannya,” kata Dody.

Sanksi bagi pelanggar pun sudah diatur dalam Perda tersebut, yaitu pada Bab VII yang mengatur ketentuan pidana pasal 30, yang menyebutkan dengan diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi Rp50 juta. “Tapi tetap saja banyak yang melanggar.

Contohnya menempel gambar di pohon sepanjang Jalan Bangbarung,” ungkapnya.
Padahal, kata Dody, pohon palem sangat rentan dalam pertumbuhannya. “Pohon palem adalah salah satu jenis pohon yang rentan mati. Apalagi kalau dipaku, batangnya cepat membusuk,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada para calon anggota dewan agar memiliki pemahaman dalam pemasangan atribut. “Kita minta saling memahami aturan agar semuanya tertata dengan baik,” pungkasnya.

Sedangkan salah satu calon anggota legislatif (Caleg) dari Dapil Bogor Utara Sugandi sangat menyayangkan banyak caleg yang bersosialisasi tanpa mempertimbangkan aturan yang berlaku.
“Seharusnya segala sesuatu terutama dalam bersosialisasi menjelang pemilu mengikuti aturan yang berlaku,” katanya.

Sugandi menjelaskan, setiap parpol sudah memberikan ketentuan bagaimana cara menyosialisasikan diri. Artinya, mereka sudah dibekali bagaimana harus memperkenalkan diri kepada masyarakat. “Itu sudah ada aturannya, jadi tidak sembarangan bersosialisasi,” pungkasnya. (dei) http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=MjQ5MTc=&click=OQ==